BNEWS - Hari ini, Kamis 15 Juni 2021, DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan beberapa agenda. Paripurna dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman dan didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Agung Nugroho dan Hardianto.

Paripurna juga dihadiri ketua atau perwakilan komisi dan ketua atau perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau. Ada juga anggota DPRD Provinsi Riau yang mengikuti rapat paripurna ini secara virtual karena masih dalam suasana Covid-19.

Sementara dari kalangan eksekutif yaitu Pemerintahan Provinsi Riau, langsung dihadiri oleh Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau. lainnya.

Pariourna ini merupakan agenda penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah (LKPJ) tahun 2020 sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Pandangan umum dari fraksi terhadap LKPJ tahun 2020 ini diserahkan oleh masing-masing fraksi kepada Ketua DPRD Provinsi Riau.

Pansus

Kemudian, paripurna juga sekaligus membentuk pansus karena bergulirnya rencana untuk mengubah rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kembali berjalan.

Panitia khusus rancangan peraturan daerah ini diketuai Sugeng Pranoto, dari Fraksi PDI Perjuangan. Sugeng mengatakan nantinya ia akan konsentrasi untuk menghapus biaya balik nama pajak kendaraan bermotor. Pada 2020 biaya balik nama diberikan kompensasi sebesar 50%. Dan pada tahun ini, dengan rencana peraturan daerah revisi ketiga, DPRD Riau berpikir akan menghapus biaya balik nama alias 0%.

Dengan adanya penghapusan biaya balik nama ia berharap akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

"Kita akan sinkronkan dulu pemikiran tim panitia khusus dengan badan pendapatan daerah. Karena eksekutor peraturan daerah ini adalah bapenda," kata Sugeng.

Menurut Sugeng selama ini pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor belum maksimal pengelolaannya. Masih banyak kendaraan dari luar Riau yang lalu lalang di wilayah Riau tapi membayar pajak tidak ke Riau.

Selain pajak kendaraan bermotor, hal lain yang jadi sorotan panitia khusus nantinya ialah pajak air permukaan.

"Ini kaitannya dengan perusahaan yang memakai air permukaan seperti sungai dan danau untuk operasional mereka," kata Sugeng.

Ketua Pansus Sugeng Pranoto juga menuturkan, pihaknya akan segera memulai pembahasan rencana perubahan perda dimaksud. Hingga saat ini, sudah ada beberapa usulan yang disampaikn oleh anggota pansus, maupun Komisi III yang membidangi pendapatan.

Menurut dia, perubahan perda nantinya diharapkan dapat menggenjot pendapatan daerah dari beberapa sektor.

“Ada beberapa sektor yang nantinya diharapkan bisa mendongkrak pendapatan daerah,” ujar Sugeng.

Menurut Sugeng, beberapa poin perubahan yang direncanakan adalah kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Nantinya, dari usulan perubahan pemerintah bakal menghapuskan bea balik nama kendaraan bermotor.

Ia kemudian memberi contoh dengan pemotongan bea balik nama sebesar 50 persen. Saat itu antusias masyarakat cukup besar.

“Nanti akan kami sinkronkan juga dengan Bapenda selaku eksekutor. Seluruh usulan yang masuk akan dibahas secara komprehensif. Dengan harapan, perubahan perda ini dapat tepat sasaran,” pungkasnya.

Selain perihal PKB, pihaknya juga bakal merumuskan pajak air permukaan (PAP) khusus perusahaan. Karena setelah dilakukan kajian secara mendalam, Perda yang mengatur tentang PAP masih memiliki banyak celah untuk diakali perusahaan. Sehingga, pajak yang diterima daerah tidak sebanding dengan penggunaan air permukaan oleh hampir seluruh perusahaan yang ada di Riau.

“Perihal PAP juga nanti akan dibahas bersama. Karena masih banyak celah,” tambahnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Riau Karmila Sari yang membidangi ekonomi mengatakan, sebagai bentuk komitmen akan pendapatan daerah, dalam waktu dekat, DPRD bakal membahas perda perubahan pajak yang akan ada penghapusan denda dan meringankan pajak.

Sehingga masyarakat yang sudah lama tidak membayar pajak dan belum balik nama kendaraannya, akan berbondong-bondong membayar pajak. Kemudian juga akan ada perda perubahan retribusi yang mengupdate nominal nilai harga pada jenis retribusi yang dikenakan.

“Disesuaikan dengan kondisi pasar dan bisa bersaing dengan swasta untuk memperluas objek retribusi. Diantaranya labuh jangkar di kepelabuhan yang merupakan retribusi potensi yang bisa dimanfaat seperti yang sudah diberlakukan di Kepulauan Riau,” pungkasnya. **/adv/zi