BNEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) menggelar Rakor Percepatan Pensertifikatan aset bidang tanah, di Aula Bappeda, Selasa (13/07/2021).

Acara in dihadiri oleh Bupati Inhu diwakili Sekretaris Daerah Hendrizal, Kepala Kantor Pertanahan Taufik S Wibowo, Kepala BPKAD Ibrahim Alimin, Kepala OPD dan Camat se Inhu.

Kepala Kantor Pertanahan Inhu, Taufik S Wibowo menyampaikan, sertifikasi pertanahan di Indonesia merupakan salah satu program Presiden Jokowi, terkait dengan kegiatan bagaimana Indonesia menjadi lebih baik.

"Tahun 2022 nanti semua bidang tanah di Indonesia harus bersertifikat baik itu tanah rakyat, perusahaan bahkan tanah-tanah aset pemerintah," katanya.

Taufik S Wibowo juga menyampaikan, tanah bersertifikat dapat memudahkan orang berinvestasi dengan jelas, orang juga merasa aman, memudahkan dan juga untuk meningkatkan pembangunan daerah tentunya, terutama dengan pembangunan yang jelas dapat memberikan kepastian.

Taufik juga mengharapkan dengan diadakan acara ini dapat terselesaikan dalam satu tahun anggaran untuk menyusun strategi bersama, sehingga percepatan sertifikasi ini dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.

Mewakili Bupati Inhu Sekretaris Daerah Inhu Hendrizal, dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Indragiri Hulu sekian lama tidak dapat menyelesaikan masalah aset yang belum tertib, maka dalam kesempatan ini berangsur-angsur aset akan kita tertibkan.

Menurut Sekda Sebanyak 607 persil tanah yang difokuskan pada tahun 2021, 113 persil sudah diselesaikan dengan program PTSL dan 494 persil lagi target pada tahun 2021, Sekda berharap agar Camat ikut mendampingi petugas dilapangan sesuai wilayah masing-masing.

Untuk mengejar target-target tersebut, Sekda menyampaikan bahwa ini akan dimasukkan ke dalam anggaran APBD Perubahan, dan untuk tahun 2022 sudah dianggarkan sekitar Rp1 miliar untuk penyelesaian aset.

"Mudah-mudahan permasalahan Percepatan Pensertifikatan aset tanah ini dapat kita selesaikan," tutup Sekda.**/zi