BNEWS - Hari ini, Senin (28/6/2021), Badan anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke tiga lokasi berbeda.

Kunker ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho, didampingi Anggota Banggar DPRD Provinsi lainnya seperti Mira Roza, Sofyan Siroj Abdul Wahab, Sugeng Pranoto, Yanti Komalasari, Markarius Anwar, Ramos Teddy Sianturi, Zulfi Mursal serta dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir beserta jajarannya, di terima Ruang Rapat Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Kunjungan pertama ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Di sini Agung Nugroho menanyakan persoalan tenaga kesehatan dan pertanggungjawaban tenaga kerja yang belum dibayarkan dan tidak dianggarkan di tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir menjelaskan, mengenai insentif yang tertunda tenaga kesehatan yang berada di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru pada tahun 2020, tenaga kesehatan dianggarkan sendiri berdasarkan pada kebijakan pusat, untuk tahun 2021 sudah dibayarkan untuk pertiga bulan sebanyak Rp9 M, yaitu rumah sakit petala bumi, rumah sakit umum daerah, dan rumah sakit jiwa sudah dilakukan pembayaran insentifnya.

Kunjungan ke dua ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan. Di sini Agung Nugroho mempertanyakan laporan pertanggungjawaban terkait laporan yang ada temuan di RSJ Tampan dan kadaluarsa obat mencapai Rp 29 juta.

Menanggapi hal tersebut Direktur RSJ Tampan Provinsi Riau Haznelli Juita menjelaskan bahwa obat kadaluarsa di RSJ Tampan telah sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2017-2020, dimana kebanyakan dari obat penyakit dalam yang tidak dipergunakan.

Dan kunjungan kerja ke tiga dilakukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Petala Bumi. Dalam pertemuan Agung Nugroho mempertanyakan kondisi di tahun 2020 tentang obat habis pakai atau obat-obatan yang menjadi akumulasi dari tahun ketahun, serta pendapatan tahun 2020 dan piutang kepada BPJS.

“Pembayaran nakes harus diutamakan, karena ada beberapa nakes yang tidak bisa dibayarkan. Apakah rumah sakit membiarkan nakes tidak dibayarkan atau memakai dana talangan dulu,” tutur Agung.

Lebih lanjut, Agung Nugroho juga menegur Direktur RSUD tentang ditagihnya biaya dari pasien tidak mampu yang seharusnya dibayarkan dari anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau.***/nai/adv