BNEWS - Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau, Senin (10/01/2022),  dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Edy A. Mohd Yatim.

Ikut mendampingi dalam RDP ini Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Sulastri dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau lainnya yaitu Marwan Yohanis, Abu Khairi, Zulkifli Indra, Ramos Teddy Sianturi, Ade Hartati Rahmat, dan Mira Roza.

Sementara dari Dinas Pendidikan langsung dihadiri Kepala Dinas Kamsol, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tati Lindawati beserta jajaran lainnya.

Eddy A.Mohd Yatim mengatakan, rapat yang dilaksanakan ini untuk mengevaluasi kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2021 dan menyusun program-program 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Riau, Kamsol, mengungkapkan saat ini pihaknya sedang memperhatikan kondisi guru honorer, dikarenakan ketidak setaraan penghasilan yang diperoleh disetiap daerah. Selain itu akan ada peningkatan akses di 2022, baik itu penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), UKS maupun pengadaan mobil sekolah.

“Untuk usia 7-12 tahun kita harus menegakkan wajib sekolah. Jika ada anak yang tidak sekolahharus kita dorong supaya tidak ada ketertinggalan. Persoalan anak putus sekolah, kualitas sekolahnya dan kualitas muridnya serta kualitas gurunya akan kita push untuk meningkatkan prestasi," kata Kamsol.

Sementara untuk anak SMK ke depannya supaya mereka bisa bersaing mereka harus menguasai 2 bahasa dunia seperti Inggris dan Jepang, jika mereka mau bekerja diluar negeri.

Usai memaparkan hal itu, masukanpun diutarakan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau lainnya. Seperti Ade Hartati Rahmat, Marwan Yohanis, Abu Khairi dan Ramos Teddy Sianturi yang mempertanyakan kejelasan tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Sementara Zulkifli Indra menekankan tentang kondisi bangunan dan kejelasan guru honor.

Menjawab hal tersebut, Kamsol menjelaskan bahwa saat ini sudah disusun pembayaran gaji guru honor. Dimana dasar pembayaran dilakukan penyesuaian dengan siswa yang ada.

“Sekaligus kita evaluasi lagi apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik, akan ada petugas yang turun untuk mengawasi itu. Terkait sarana prasarana kita akan memperkuat dengan keuangan yang ada. Sasaran kita di 2023 ini kita tingkatkan ke akses untuk pelatihan di provinsi kita akan adakan MGMP di kota dan masalah tatap muka disekolah dikarenakan PPKM itu tergantung sekolahnya. Statusnya masih siaga dimana ada yang sekolah masuk dengan 2 shift berganti-gantian dan dikarenakan vaksinasi yang masih rendah,” kata Kadis Pendidikan Provinsi Riau ini.**/zie