BNEWS — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025). Pertemuan tersebut membahas upaya perbaikan dan pembaruan proses bisnis (business process) layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nusantara itu, Nusron Wahid menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik di sektor pertanahan. Ia menyebut, sebagian mekanisme yang selama ini berjalan sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun tuntutan transparansi saat ini.

“Kami datang untuk meminta masukan terkait transformasi pelayanan. Business process kita dibuat sejak lama dan sampai hari ini dianggap sebagian masyarakat sudah tidak lagi sesuai,” ujar Menteri Nusron.

Menurutnya, kerja sama dengan KPK menjadi langkah strategis untuk memastikan proses transformasi berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Pertemuan ini juga menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat integritas birokrasi, mempercepat digitalisasi layanan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.**