BNEWS — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi bagian dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk untuk memastikan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan lebih efektif dan tepat waktu. Melalui peran barunya di satgas ini, Kementerian ATR/BPN akan fokus pada percepatan implementasi program serta penyelesaian berbagai hambatan (debottlenecking), terutama dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa penyusunan RDTR menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung kelancaran investasi dan pembangunan infrastruktur strategis. Berdasarkan data terkini, dari target nasional sebanyak 2.000 RDTR, sebanyak 668 telah diselesaikan hingga Oktober 2025.

“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Nusron dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menambahkan, percepatan penyusunan RDTR tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan PSN, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Dengan adanya RDTR yang terintegrasi secara digital, proses perizinan berusaha diharapkan semakin cepat, transparan, dan efisien.

Partisipasi aktif Kementerian ATR/BPN dalam Satgas P2SP juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola ruang yang berkelanjutan serta memastikan seluruh proyek strategis nasional berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.**