BNEWS - Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

"Seperti yang Bapak Presiden RI sering sampaikan bahwa Pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa pangan tersedia sepanjang waktu, merata di setiap wilayah dengan harga terjangkau. Dengan adanya kegiatan GPM itu kalau kita tarik dari hulunya para petani ternak sudah ada standby buyer," ujar Arief, di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Kemudian katanya, di hilir masyarakat luas mendapat bahan pangan yang terjangkau. Jadi ekonominya bergerak, sehingga sedulur petani peternak, pedagang, dan konsumen mendapat harga yang baik dan wajar.

Karena itu Bapanas mengajak seluruh pemangku kepentingan pangan, baik pusat maupun daerah untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagaimana arahan Presiden Jokowi, agar terwujud harga yang wajar di hulu maupun di hilir.

"Selain menciptakan ekosistem pangan yang baik dari hulu hingga hilir, GPM ini juga menjadi instrumen yang mendorong pengendalian inflasi. Volatile food ini kita jaga agar inflasi tidak lebih dari target 2,5 persen plus minus 1, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, kita punya volatile food bisa di bawah 5 persen itu akan sangat baik," kata Arief.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada bulan Juli 2024 berada di angka 2,13 persen (year on year/yoy), turun dari bulan Juni 2024 sebesar 2,51 persen. Untuk inflasi volatile food pada Juli 2024 sebesar 3,6 persen menurun dari bulan sebelumnya di angka 5,9 persen.

Beras menjadi salah satu komoditas penyumbang utama andil inflasi (yoy) sebesar 0,47 persen. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, masih terjaga di atas 100, yakni pada bulan Juni NTP di angka 119,61.

Adapun NTP Tanaman Pangan di bulan Juli 2024 sebesar 108,32 meningkat dibanding bulan Juni 2024 sebesar 106,20.

"Jadi Bapak Presiden RI, Bu Menteri Keuangan (Menkeu) selalu menyampaikan, ini kewajiban kita bersama-sama. Kalau kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian tugasnya produksi pangan kita dukung, Badan Pangan Nasional di pascapanen," kata Arief.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan dinas yang menangani urusan pangan di provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, asosiasi/pelaku usaha pangan, organisasi masyarakat dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan GPM.

Sumber pasokan pangan kegiatan GPM melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum Bulog dan ID FOOD), BUMD pangan, dan/atau pelaku usaha pangan lainnya.**/ara