Berkabarnews.com, Pekanbaru - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mematangkan data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau dengan dinas terkait, sebelum konsultasi penting ke KLHK. Hal ini berguna agar data dan dokumen akurat.

Pematangan itu dilaksanakan dalam rapat persiapan konsultasi RTRW Provinsi Riau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (10/11/2025).

Agenda utama rapat adalah penyelarasan data dan substansi RTRW yang akan dikonsultasikan ke tingkat kementerian. Hal ini krusial mengingat KLHK memegang peran sentral dalam penetapan dan pengelolaan kawasan hutan, yang merupakan bagian integral dari dokumen RTRW.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Riau Sunaryo, didampingi oleh anggota Edi Basri, Ginda Burnama, Suyadi, Munawar, dan Evi Juliana. Ketua Bapemperda Sunaryo berharap, hasil rapat ini dapat memperkuat data dan memberikan kepastian di lapangan.

"Sehingga ketika ke KLHK nanti kita sudah membawa dokumen yang benar-benar siap dan akurat," ujar Sunaryo.

Sementara Anggota Bapemperda, Edi Basri menilai bahwa pematangan RTRW ini sangat perlu dilakukan untuk memastikan agar data yang dibawa ke KLHK benar-benar valid.

"Saya kira penting kita pastikan data yang kita bawa ini betul-betul valid. Jangan sampai nanti muncul perbedaan persepsi antara data provinsi dengan data kabupaten/kota di kementerian. Dan yang paling penting tidak ada aturan yang saling berbenturan," kata Edi.

Di sisi lain, Ginda Burnama, yang juga anggota Bapemperda juga mempertanyakan kenapa data Pekanbaru mengalami perbedaan yang cukup jauh dengan Provinsi Riau.

"Jika dilihat lebih dalam, kebutuhan ruang Pekanbaru pasti lebih besar. Di sini hanya tercatat 46 hektare. Sedangkan usulan Pemerintah Provinsi Riau lebih dari 2000 hektare, ini tentu perlu dikoordinasikan kembali agar tidak terjadi tumpang tindih," ungkap Ginda.

Selama rapat, diskusi berjalan dinamis dan konstruktif dengan berbagai masukan dari anggota Bapemperda dan instansi teknis. Seluruh pihak sepakat bahwa sinkronisasi data dan penyesuaian dokumen teknis merupakan langkah penting sebelum konsultasi resmi ke DLHK.

Dari hasil rapat ini, Baperan DPRD Riau berharap proses penyusunan Propemperda dan RTRW dapat berjalan tepat arah, akuntabel, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.**/Galeri Foto