Berkabarnews.com, Pekanbaru - Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Peternakan Provinsi Riau untuk memfinalisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Riau, Rabu (19/11/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat didampingi Wakil Ketua Komisi II Hardi Candra, Sekretaris Komisi II Androy Aderianda, serta para anggota Komisi II yakni Ginda Burnama, Sutan Sari Gunung, dan Monang Eliezer Pasaribu. 

Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir bersama jajaran struktural dan pejabat UPT di lingkungan dinas tersebut.

Dalam paparannya, Dinas Peternakan memaparkan berbagai peningkatan dan penajaman pada program-program strategis di seluruh bidang untuk tahun anggaran 2026. Berbagai langkah perbaikan disebutkan telah disusun, mulai dari peningkatan produksi peternakan, penguatan layanan kesehatan hewan, pengembangan sarana agribisnis peternakan, hingga penguatan sistem jaminan keamanan pangan asal hewan (Kesmavet).

Salah satu topik yang menjadi pusat perhatian adalah persoalan pengelolaan limbah ternak yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar di berbagai kabupaten kota. Limbah peternakan, terutama dari peternakan sapi dan unggas, dinilai masih belum dikelola secara optimal sehingga berpotensi mencemari lingkungan.

Dinas menilai isu ini harus mendapat porsi pembiayaan yang lebih kuat pada tahun 2026, terutama melalui sektor inovasi teknologi pengolahan limbah dan pelibatan kelompok-kelompok peternak. Selain itu, rencana pengadaan bibit ternak juga menjadi isu krusial dalam pembahasan rencana kerja (renja) kali ini.

Dinas menyampaikan bahwa kebutuhan pengadaan bibit memiliki nilai strategis karena berhubungan langsung dengan peningkatan populasi ternak dan produktivitas peternak di masyarakat. Namun, program ini memerlukan perhitungan anggaran yang matang agar tidak menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dan kemampuan APBD.

Dinas Peternakan turut menyampaikan rekapitulasi pagu anggaran berdasarkan bidang dan unit pelaksana teknis (UPT). Adapun komposisi sementara anggaran Renja 2026 terdiri dari, Sekretariat 69,77 persen, Produksi Peternakan 14,57 persen, Kesehatan Hewan 3,31 persen, Agribisnis Peternakan 0,43 persen, Kesmavet 0,43 persen, UPT Inseminasi Buatan Ternak 3,73 persen, UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan 4,02 persen, dan UPT Pengembangan Ternak dan Pakan 3,74 persen.

Komposisi ini langsung menjadi perhatian anggota Komisi II, terutama terkait dominasi anggaran yang dialokasikan untuk sekretariat. Beberapa anggota memandang perlu adanya penyeimbangan, terutama untuk memperkuat program teknis yang langsung menyentuh masyarakat peternak.

Sekretaris Komisi II Androy Aderianda, menjadi salah satu pihak yang paling menyoroti pola penyusunan kebutuhan bibit ternak yang dipandang belum proporsional. Ia menilai perhitungan yang disampaikan dinas masih belum menggambarkan situasi riil di lapangan dan perlu ditinjau ulang secara menyeluruh.

“Kami melihat pola perhitungan kebutuhan bibit ternak ini belum simetris. Ada beberapa kecamatan yang justru memiliki populasi ternak besar namun tidak mendapatkan prioritas alokasi bibit. Perhitungan seperti ini harus realistis dan sesuai kapasitas program, apalagi APBD 2026 masih berpotensi mengalami penyesuaian saat pembahasan APBD perubahan,” ujar Androy.

Androy meminta agar dinas melakukan penyisiran ulang terhadap kebutuhan riil, baik dari sisi jumlah bibit, calon penerima manfaat, maupun potensi pengembangan populasi ternak yang sesuai dengan arahan kebijakan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Riau Ginda Burnama turut memberikan masukan agar program-program prioritas disusun lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan masyarakat peternak. Menurutnya, anggaran yang tersedia, meski terbatas, harus menyasar kegiatan yang memberikan dampak nyata pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.**/adv