BNEWS - Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis, melihat seringkali penetapan Upah Minimum yang ditetapkan di masing-masing daerah tidak berpihak pada pekerja atau buruh, harusnya disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup buruh.

Keluhan ini sering disampaikan para buruh di Provinsi Riau, meskipun upah minimum dianggap tinggi di Riau, namun biaya hidup juga tidak sesuai dengan apa yang didapat.

"Terpenting harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, jika harga kebutuhan hidup, kebutuhan pokok warga mahal, maka harus disesuaikan juga dengan pendapatannya,"ujar Budiman, Kamis (18/12/2025).

Karena menurut Budiman, buruh menjadi bagian penting dalam pembangunan di daerah, sehingga kebutuhan hidup dan masa depan anak-anak butuh harus betul-betul diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penetapan upah.

"Lepas dari skema penetapan yang sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pihak terkait, namun saran kami sebagai wakil rakyat, harus diperhatikan kebutuhan pentingnya,"ujar Budiman Lubis.

Termasuk hak-hak dari buruh itu sendiri, harus tetap menjadi perhatian dan prioritas, mulai dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, karena itu sudah menjadi hak yang harus terpenuhi untuk buruh.

"Saya juga sering mendapatkan keluhan dari masyarakat pada saat reses di lapangan, harapan kami pemerintah mengakomodir kepentingan para buruh ini,"ujar Budiman.