Berkabarnews.com, Pekanbaru - Kementerian dalam negeri (Kemendagri) telah selesai melakukan evaluasi APBD Riau tahun 2026.  Pemprov Riau langsung menindaklanjuti hasil evaluasi yang diberikan. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, menindaklanjuti evaluasi pihaknya langsung menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

“Setelah selesai evaluasi tersebut kami langsung menyusun DPA, termasuk juga menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). InsyaAllah targetnya bisa segera digunakan,” kata SF Hariyanto, Kamis (8/1/2026). 

Plt Gubri juga menyebutkan bahwa saat ini Provinsi Riau mengalami devisit sebesar Rp1,2 triliun. Namun, ia menyebut sudah memiliki cara untuk mengatasi defisit anggaran tersebut.

“Untuk mengatasinya, itukan ada belanja modal sekitar Rp 600 miliar itu tidak usah dikerjakan. Kemudian juga bisa dilakukan pemotongan anggaran SPPD, biaya makan minum, tidak usah rapat di hotel. Jadi InsyaAllah bisa selesai,” ujarnya.

Selain itu, Plt Gubri juga meminta para ASN melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan meningkatkan kinerja di tahun 2026 ini, sehingga tunda bayar dan tunda salur bisa terselesaikan dengan secepatnya.

"Tahun 2025, tanggung jawab kita kepada masyarakat belum maksimal, terutama tunda bayar. Namun demikian, kita sudah mengupayakannya dengan sangat maksimal," ujarnya.

Pihaknya juga membentuk tim percepatan pendapatan daerah, tim ini nantinya akan menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang masih bisa dimaksimalkan. 

“Kami juga membentuk tim percepatan daerah, karena masih banyak potensi-potensi lain yang bisa kita dapatkan. Percayalah, kalau kita bekerja sama pasti akan selesai,” ujarna.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama dengan DPRD Riau telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2026 sebesar Rp 8,321 triliun.**/ian