Berkabarnews.com, Pekanbaru - Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar rapat bersama Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Riau, Senin (23/2/2026). Pertemuan tersebut membahas kontribusi sektor perhotelan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berbagai tantangan regulasi yang dihadapi pelaku usaha.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Riau itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Riau Adam Syafaat dan dihadiri jajaran pengurus PHRI Riau. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada upaya memperkuat sektor pariwisata dan perhotelan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.

Adam Syafaat mengatakan sektor perhotelan memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan daerah melalui pajak dan berbagai aktivitas ekonomi yang ditimbulkan dari sektor pariwisata.

“Komisi II DPRD Riau memandang bahwa sektor perhotelan dan restoran merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi terhadap PAD. Karena itu, kami perlu mendengar langsung berbagai masukan dari pelaku usaha agar kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran,” ujar Adam.

Menurutnya, sejumlah tantangan yang dihadapi industri perhotelan perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari regulasi, kondisi ekonomi, hingga persaingan usaha yang semakin ketat. DPRD, kata dia, siap menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

“Kami ingin memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan usaha. Sebaliknya, regulasi harus mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung perkembangan sektor pariwisata di Riau,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, PHRI Riau juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi industri perhotelan, termasuk upaya peningkatan tingkat hunian hotel dan penguatan promosi destinasi wisata yang dapat menarik lebih banyak wisatawan ke Provinsi Riau.

Adam menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan sektor perhotelan. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan yang muncul dapat dicarikan solusi bersama.

“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah membutuhkan pelaku usaha untuk menggerakkan ekonomi, sementara pelaku usaha juga membutuhkan dukungan kebijakan yang kondusif. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus diperkuat,” ungkapnya.

Ia berharap hasil pertemuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah ke depan. Dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata dan perhotelan di Riau diharapkan tetap tumbuh, stabil, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.**/Galeri Foto