Berkabarnews.com, Pekanbaru - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas rencana pembangunan Koperasi Merah Putih. Fasilitas tersebut rencananya akan didirikan di kawasan SMA Negeri 2 Kampar.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan bahwa rapat ini sengaja digelar untuk menyelaraskan pandangan terkait pemanfaatan lahan sekolah tersebut. Langkah strategis ini diambil demi menghindari potensi konflik kepentingan di masa mendatang.

"Kami mengadakan pertemuan ini bersama pihak-pihak terkait untuk membedah secara rinci rencana pembangunan Koperasi Merah Putih di lingkungan sekolah tersebut," ujar Edi Basri saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (19/2/2026).

Edi Basri menegaskan bahwa pada prinsipnya DPRD Provinsi Riau memberikan dukungan penuh terhadap program yang bersifat prioritas nasional tersebut. Menurutnya, program pemerintah pusat yang bernilai positif bagi perekonomian harus dikawal dengan baik.

Meski memberikan dukungan penuh, Edi Basri memberikan catatan kritis bahwa pelaksanaannya di lapangan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Ia mengingatkan agar seluruh prosedur administratif dan hukum dipenuhi terlebih dahulu.

Lebih lanjut, politisi tersebut menekankan pentingnya memperhatikan legalitas aset daerah. Status tanah atau bangunan di kawasan SMA Negeri 2 Kampar harus dipastikan bersih dan jelas (clear and clean) agar tidak memicu persoalan hukum.

Selain faktor legalitas formal, Edi Basri juga menggarisbawahi bahwa kepentingan dunia pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Keberadaan koperasi di lingkungan sekolah tidak boleh sampai mengganggu kenyamanan dan konsentrasi kegiatan belajar mengajar para siswa.

Komisi III DPRD Riau juga meminta agar instansi terkait tidak mengabaikan aspirasi dari masyarakat setempat. Dialog yang terbuka dengan warga sekitar dan pihak komite sekolah dinilai sangat penting demi menciptakan suasana yang kondusif.

Sebagai penutup, Edi Basri berharap agar segera ditemukan solusi terbaik dari pembahasan ini. Target utamanya adalah agar program prioritas dari pemerintah serta aktivitas pendidikan di sekolah dapat berjalan beriringan tanpa ada pihak yang dirugikan.**/Galeri Foto