Berkabarnews com, Inhu - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menyiapkan langkah strategis menyusul keputusan DPRD Inhu yang menolak pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026 dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Bupati Inhu Ade Agus Hartanto mengatakan, pemerintah daerah akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau selaku evaluator kabupaten/kota untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.

Hal itu disampaikan Bupati saat memimpin rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda Inhu Zulfahmi Adrian di kediamannya di Rengat, Rabu (30/9/2026).

Bupati turut menanggapi sejumlah alasan penolakan yang disampaikan empat fraksi DPRD, termasuk terkait pembangunan Islamic Center.

Menurutnya, pembangunan Islamic Center telah mendapat persetujuan bersama dalam APBD Murni 2026. Karena itu, ia menilai kebijakan tersebut tetap mengacu pada APBD yang telah disepakati sebelumnya.

“Pembangunan Islamic Center pada APBD Murni sudah disetujui bersama dengan DPRD. Jadi yang menjadi patokan adalah APBD Murni,” ujar Ade Agus.

Ia juga membantah anggapan bahwa APBD-P 2026 tidak berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, pembahasan antara TAPD, Banggar, OPD dan fraksi-fraksi DPRD sebelumnya telah berjalan.

Terkait Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD yang tidak seluruhnya dapat diakomodasi, Bupati menjelaskan hal tersebut disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

Sejumlah kegiatan yang dinilai kurang mendesak, khususnya pada sektor pendidikan, dialihkan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap lebih prioritas, seperti pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah di wilayah 3T.

“Tidak benar bila disebutkan tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Yang kami lakukan justru mengedepankan kebutuhan mendasar di tengah tekanan fiskal,” tegasnya.

Meski berbeda pandangan, Pemkab Inhu menyatakan tetap menghormati keputusan DPRD. Pemerintah daerah juga akan menyiapkan langkah regulasi melalui Peraturan Bupati sembari berkonsultasi dengan Pemprov Riau.

Bupati berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD ke depan tetap berjalan baik, terutama dalam pembahasan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

“Pengambilan keputusan di Kabupaten Indragiri Hulu harus murni berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik,” pungkasnya. **/Iin