SLEMAN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan transformasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN harus bermuara pada kemudahan dan kepastian layanan bagi masyarakat.

Menurut Nusron, transformasi saat ini difokuskan pada penguatan struktur organisasi sekaligus peningkatan kualitas layanan pertanahan. Dua layanan yang menjadi perhatian dalam transformasi tersebut adalah layanan Peralihan Hak dan Pengukuran.

Nusron menekankan, perubahan struktur organisasi bukan menjadi tujuan akhir dari proses transformasi. Struktur organisasi, kata dia, merupakan instrumen penunjang untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih mudah dan efektif.

“Jadi ending-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan? Jadi ending-nya ini adalah untuk memudahkan,” ujar Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan 148 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia.

Rakor tersebut berlangsung di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Dalam arahannya, Nusron menempatkan peningkatan kualitas pelayanan sebagai tujuan utama dari transformasi yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN. Penguatan organisasi dan penataan layanan diharapkan tidak justru menambah tahapan atau menyulitkan masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan.

Karena itu, proses transformasi diarahkan untuk memastikan perubahan di tingkat organisasi dapat memberikan dampak langsung terhadap pelayanan, khususnya dalam memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat yang membutuhkan layanan pertanahan.**