Berkabarnews.com, Inhu - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bergerak cepat menyikapi penolakan Rancangan Perubahan APBD (R-APBD P) Tahun Anggaran 2026. Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Inhu melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (7/10/2026).

Rombongan TAPD Inhu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu selaku Ketua TAPD, Zulfahmi Adrian, diterima Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Ketua TAPD Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi,  beserta jajaran.

Pertemuan tersebut membahas langkah dan skema anggaran pasca penolakan R-APBD P 2026, sekaligus memastikan roda pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik tetap berjalan.

Dalam pertemuan itu, TAPD Inhu juga menyerahkan laporan resmi kepada Gubernur Riau serta memaparkan sejumlah opsi dan langkah strategis untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat agar tidak terganggu.

"Koordinasi ini sangat penting untuk mendapatkan arahan yang tepat dan komprehensif bagi Pemkab Inhu dalam menentukan langkah taktis pasca penolakan R-APBD P TA 2026. Fokus utama kami adalah memastikan pembangunan daerah serta pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal," tegas Zulfahmi.

Sementara itu, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyatakan Pemprov Riau siap mendampingi Pemkab Inhu, termasuk menjembatani konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencari solusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemprov Riau siap mengawal dan memberikan masukan terkait pemetaan anggaran murni TA 2026. Langkah ini krusial agar penataan anggaran tetap mematuhi regulasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Indragiri Hulu," ujar Syahrial.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Inhu menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah sesuai aturan guna menjaga keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta kepastian pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hulu.**/Iin