Berkabarnews.com, Pekanbaru - Multi Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan memulai implementasi program kolaboratif di tiga desa bersama KementerianKoordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM). 

Inisiatif ini dirancang untuk mensinergikan program, sumber daya dan dukungan pemerintah, filantropi, dunia usaha, mitra pengetahuan, dan masyarakat agar tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Acara soft launching program di Indofood Tower, Jakarta, pada Kamis (29/10/2026) juga diisi dengan penandatanganan MoU yang mengikat tiga organisasi pengampu implementasi program di 3 desa, yakni Human Initiative mengampu Desa Ciseureuheun, Rumah Zakat mengampu Desa Panyingkiran Kidul, dan DT Peduli mengampu Desa Karyawangi.

Pengembangan program biasanya menggunakan asesmen, kriteria sasaran, dan model intervensi berbeda sehingga berisiko tumpang tindih, meninggalkan kesenjangan layanan, serta melemahkan keberlanjutan. 

Karena itu, nilai tambah yang ditawarkan bukan sekadar kegiatan baru, melainkan penyelarasan berbagai dukungan dalam arah perubahan yang sama. 

Melalui pendekatan dampak kolektif, kontribusi masing-masing pihak diharapkan saling melengkapi, bukan menggantikan peran satu sama lain atau memperbanyak proyek terpisah.

Menurut Dyah Tri Kumolosari, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 serta sejalan dengan Inpres No 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pelaksanaannya memerlukan sinergi berbagai pihak melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan. 

Data Susenas BPS Maret 2026 kata Dyah, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan. Namun, tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Demikian pula dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masih lebih tinggi di pedesaan. 

Kondisi ini menegaskan pentingnya menjadikan desa sebagai basis atau lokus pengentasan kemiskinan melalui perencanaan dan asesmen yang tepat, sehingga intervensi pemberdayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

"Kemenko PM mengapresiasi dan mendukung inisiatif Aliansi Pengentasan Kemiskinan melalui MSF yang mempertemukan pemerintah dan mitra nonpemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan,“ ujarnya.

Pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada upaya membuka kesempatan bagi keluarga miskin untuk hidup lebih layak, mengembangkan potensi, dan menjadi mandiri.

"Karena itu, kami mendukung kolaborasi melalui MSF agar berbagai sumber daya dan program pemberdayaan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujar Dyah .

MSF dibentuk pada Agustus 2025 oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Forum Zakat (FOZ), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), kemudian diperkuat melalui kerjasama dengan Partnership for Indonesia’s.**/ril