Berkabarnews.com, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Rapat Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Flyover Simpang Panam, Pekanbaru di Ruang Rapat Gubernur Riau, dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Hadir dalam rapat ini Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Hari ini kita menggelar pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, BPJN dan BPN untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T)," kata SF Hariyanto, Rabu (11/11/2026).

Menurut Plt Gubri, rapat ini membicarakan proses pengadaan tanah yang akan dipercepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan segera dibayarkan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, menjelaskan dari hasil identifikasi terdapat sebanyak 166 persil lahan. Dari jumlah tersebut, bidang yang sudah bisa dibebaskan sebanyak 92 persil.

"Hasil identifikasi itu sebanyak 166 persil, dan bidang yang sudah bisa dibebaskan itu sebanyak 92 persil, sisanya belum, karena masih ada beberapa yang belum bisa diterbitkan peta bidangnya," ujar Zulfahmi.

Ia menjelaskan persoalan teknis terjadi di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya yang belum memiliki data leger jalan. Kondisi tersebut berbeda dengan Jalan HR Soebrantas yang sudah memiliki data, sehingga Ruang Milik Jalan (Rumija) sudah bisa diukur.

Namun, pihaknya bersama BPJN telah berkoordinasi untuk membuat surat keterangan yang menjadi bahan dalam penentuan batas Rumija. "Kepala BPJN Riau sudah mempersiapkan itu. Kita juga meminta BPN untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk melengkapi apa saja bahan yang kurang," ungkapnya.

Melalui rapat ini, Pemprov Riau berharap persoalan teknis pengadaan tanah dapat segera diselesaikan agar pembangunan Flyover Simpang Panam dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat bagi kelancaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.**/ian