Berkabarnews.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan, dalam UU Perampasan Aset yang sudah disahkan DPR RI, dimungkinkan merampas aset travel bodong untuk mengembalikan kerugian korban.
"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua nontindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Soedeson, melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Kebijakan itu dilakukan apabila hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
"Selain itu, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen," katanya.
Contoh kata Soedeson, dalam kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian pelaku melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga menyebabkan kerugian atau terkait biro perjalanan atau travel bodong yang mengumpulkan dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi justru tidak memenuhi kewajibannya, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban.
Menurutnya, selama ini ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut. Sebab pelaku memang dapat dipidana penjara, tetapi aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban.
"Dengan undang-undang ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas," jelas Soedeson.
Soedeson memastikan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan. Hal itu menjadi bentuk keseimbangan atas kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan. Tidak ada aset yang dapat dirampas begitu saja tanpa melalui proses hukum di pengadilan.
"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," kata Soedeson, dilansir detik.com.
Sebelumnya, setelah perjalanan dan pembahasan panjang, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam Rapat paripurna yang digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.**/ara
Komentar Anda :