Undang-Undang Perampasan Aset Disetujui DPR RI Dalam Rapat Paripurna Hari Ini
Kamis, 19-11-2026 - 15:25:15 WIB
TERKAIT:
   
 

Berkabarnews.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI hari ini, Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut diambil secara bulat oleh seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Rapat Paripurna ini dimulai setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU. Adapun pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset rampung pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat kerja bersama pemerintah itu, Komisi III DPR RI menyetujui RUU tersebut diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan terakhir.

Dijelaskan Habiburokhman, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat itu digelar sejak September 2025.

Menurut Habiburokhman, setidaknya ada sepuluh pokok pembahasan yang bergulir dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," katanya

Selain itu, RUU juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RUU itu, lanjut Habiburokhman, mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.**/ara

 




 
Berita Lainnya :
  • Undang-Undang Perampasan Aset Disetujui DPR RI Dalam Rapat Paripurna Hari Ini
  •  
    Komentar Anda :

     
     

     

    Quick Links

     
    + Home
    + Redaksi
    + Disclaimer
    + Pedoman Berita Siber
    + Tentang Kami
    + Info Iklan
     

    Kanal

     
    + Nasional
    + Politik
    + Ekonomi
    + Daerah
    + Hukrim
     
     

     

     
    + Internasional
    + Lifestyle
    + Budaya
    + Indeks Berita
     
     
    © 2020-2026 berkabarnews.com, all rights reserved