BNEWS — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau, Androy Ade Rianda, menyoroti penurunan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) RAPBD murni Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikannya usai Komisi II DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara maraton bersama Dinas Pariwisata (Dispar) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), Kamis (18/11/2025).

Menurut Androy, penurunan pagu anggaran yang mencapai hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya berpotensi berdampak pada pelaksanaan program-program strategis OPD, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Dalam pembahasan KUA–PPAS 2026, kami melihat adanya penurunan anggaran di sejumlah OPD mitra Komisi II, termasuk Dinas Pariwisata. Ini tentu perlu dicermati karena bisa memengaruhi keberlanjutan program prioritas,” ujarnya.

Ia mencontohkan, sejumlah agenda pariwisata yang selama ini menjadi kegiatan unggulan daerah berpotensi terdampak akibat penyesuaian anggaran tersebut.

“Beberapa kegiatan besar seperti Bakar Tongkang dan Pacu Jalur selama ini menjadi agenda rutin dan memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Dengan penurunan anggaran, pelaksanaannya perlu dikaji secara matang,” katanya.

Selain itu, Androy juga menilai pemaparan OPD dalam RDP masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan rincian program serta target capaian, termasuk kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Yang disampaikan masih sebatas gambaran awal. Rincian program dan target PAD, khususnya dari sektor pariwisata, belum dijelaskan secara detail. Ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyesuaian anggaran tidak hanya dialami Dispar, tetapi juga terjadi pada Disperindagkop dan hampir seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.**/adv