BNEWS — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Provinsi Riau hingga Oktober 2025 secara year on year (yoy) mencapai 4,95 persen, masih berada di atas target inflasi nasional sebesar 3,5 persen. Bahkan, pada September 2025, inflasi Riau sempat menyentuh angka 5,08 persen (yoy).

Meski secara month to month (mtm) Oktober 2025 Riau mengalami deflasi sebesar 0,06 persen, tekanan inflasi secara year to date (ytd) masih tercatat di level 3,85 persen. Komoditas pangan, khususnya cabai merah dan beras, menjadi penyumbang utama tingginya inflasi di daerah ini.

Harga cabai merah, misalnya, sempat melonjak hingga Rp90.000–Rp100.000 per kilogram sebelum turun ke kisaran Rp75.000 per kilogram. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya ketahanan pangan daerah akibat ketergantungan pasokan dari luar provinsi.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Riau, Abdullah, mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan laju inflasi.

“Sekitar 75 persen kebutuhan pangan Riau masih disuplai dari provinsi lain. Ketika pasokan dari daerah tetangga terganggu, maka kenaikan harga sulit dihindari, terutama menjelang hari besar keagamaan,” ujar Abdullah, Senin (24/11/2025).

Ia menegaskan, Pemprov Riau perlu menargetkan peningkatan produksi pangan lokal hingga minimal 50 persen agar ketergantungan terhadap daerah lain dapat dikurangi secara bertahap. Menurutnya, langkah ini juga akan memberikan dampak langsung terhadap stabilitas harga di tingkat masyarakat.

Selain mengandalkan APBD, Abdullah juga menyarankan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan pangan, terutama jika keterbatasan anggaran menjadi kendala.

“Kalau APBD belum mencukupi, CSR bisa dimaksimalkan. Yang penting ada kolaborasi dan keseriusan untuk membangun ketahanan pangan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Abdullah mengingatkan agar Provinsi Riau tidak terus bergantung pada sektor minyak dan gas bumi (migas) yang produksinya cenderung menurun. Ia menilai, ketahanan pangan dan pengembangan energi baru terbarukan harus mulai menjadi prioritas pembangunan daerah ke depan.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal inflasi, tapi juga soal masa depan ekonomi Riau. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” pungkasnya.