Berkabarnews.com, Pekanbaru - Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar rapat bersama PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan para mitra usaha terkait pembahasan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Operasional (PNBO) batu bara, Senin (2/3/2026). Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk mengurai berbagai persoalan yang berkembang terkait kewajiban PNBO batu bara serta memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut Edi Basri, Komisi III DPRD Riau terus menjalankan fungsi pengawasan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan usaha daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD berkepentingan memastikan seluruh aktivitas BUMD berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi daerah.

"Komisi III DPRD Provinsi Riau terus menjalankan fungsi pengawasan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Melalui rapat bersama PT PIR dan para mitra usaha, berbagai persoalan terkait kewajiban PNBO batu bara dibahas secara terbuka untuk menemukan solusi bersama," ujar Edi Basri.

Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara perusahaan daerah dengan mitra usaha menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Dengan demikian, setiap permasalahan dapat diselesaikan secara objektif dan berdasarkan data yang valid.

Edi Basri menambahkan, rapat tersebut juga menjadi sarana untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek administrasi, pelaporan, dan konsolidasi data yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan kewajiban keuangan perusahaan.

"Rapat ini guna memastikan tata kelola berjalan baik, data terkonsolidasi dengan benar, dan BUMD daerah dapat kembali sehat serta berkontribusi optimal bagi pembangunan Riau," tegasnya.

Lebih lanjut, Edi Basri menegaskan komitmen DPRD Riau untuk terus mengawal setiap proses yang dilakukan oleh BUMD dan para mitra usaha. Menurutnya, seluruh langkah yang ditempuh harus tetap berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Riau agar manfaat keberadaan BUMD benar-benar dirasakan dalam mendukung pembangunan daerah.**/Galeri