Berkabarnews.com, Pekanbaru - Komisi I DPRD Provinsi Riau terus berupaya memperkaya referensi dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis, khususnya di bidang pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kunjungan kerja ke Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Barat Wilayah IV di Payakumbuh pada Kamis (26/2/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim. Rombongan diterima oleh jajaran Cabang Dinas Pendidikan Sumbar Wilayah IV dan melakukan diskusi terkait berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi daerah, termasuk penguatan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Nur Azmi Hasyim mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Riau untuk menggali praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di daerah lain. Menurutnya, berbagai pengalaman dan kebijakan yang diterapkan di Sumatera Barat dapat menjadi bahan perbandingan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif di Riau.

"Kami terus memperkaya referensi dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Kunjungan ke Cabang Dinas Pendidikan Sumbar Wilayah IV di Payakumbuh ini menjadi bagian dari upaya menggali praktik dan tantangan di lapangan, khususnya terkait pendidikan politik bagi pemilih pemula serta tata kelola PPPK," ujar Nur Azmi Hasyim.

Ia menjelaskan, pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi salah satu perhatian penting karena kelompok pelajar merupakan bagian besar dari pemilih yang akan menentukan arah demokrasi ke depan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang mampu meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Selain itu, persoalan tata kelola PPPK juga menjadi topik yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut. DPRD Riau ingin memperoleh gambaran mengenai mekanisme pengelolaan tenaga PPPK, mulai dari proses rekrutmen, penempatan hingga pembinaan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan.

Menurut Nur Azmi, berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini membutuhkan solusi yang berbasis pada pengalaman nyata di lapangan. Karena itu, kunjungan kerja dan pertukaran informasi antar daerah dinilai sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Semua ini menjadi bahan penting agar kebijakan yang dirumuskan di Riau semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi dunia pendidikan," ungkapnya.

Komisi I DPRD Riau berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi masukan berharga dalam pembahasan berbagai program dan regulasi pendidikan di Provinsi Riau. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.**/Galeri